Kekuatan Lain Ikut Dukung Kedaulatan Negara

Kedaulatan Negara Tidak Mungkin Dilaksanakan Hanya dengan Kekuatan Militer.

Pada Rakor Potensi Pertahanan (Pothan) membahas permasalahan tentang pemberdayaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara melalui interaksi lintas sektoral atau instansi terkait dengan tujuan agar sumber daya nasional dapat dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Menhan RI Juwono Sudarsono mengatakan, kedaulatan negara tidak mungkin dilaksanakan hanya semata – mata dengan kekuatan militer, tetapi harus dihadirkan juga dengan kegiatan – kegiatan sosial ekonomi di lapangan terutama di daerah – daerah perbatasan. “Hanya dengan kehadiran kegiatan ekonomi yang berlanjut terutama ekonomi rakyat, maka kedaulatan penuh dalam arti paripurna yang meliputi politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya”, ungkap Menhan RI, Lebih lanjut Menhan mengatakan, dari berbagai laporan termasuk dari Menteri Kelautan dan Perikanan, hampir setiap tahun Indonesia kehilangan sekitar 250 triliun rupiah akibat kegiatan – kegiatan ilegal. Kegiatan ilegal antara lain meliputi penyelundupan, perompakan, pembalakan liar termasuk juga perikanan liar yang dilakukan oleh kapal – kapal maupun usaha – usaha kriminal yang terjaring dan terorganisasi sangat kuat.

Sulitnya menghadirkan kedaulatan negara melalui kekutaan fisik militer, karena teknologi perusahaan swasta yang merambah hutan – hutan Indonesia itu seringkali lebih canggih dari pada teknologi yang dimiliki oleh alat negara. Demikian juga kapal – kapal cepat yang dimiliki oleh perompak atau penyelundup lebih canggih dari pada kapal – kapal yang dimiliki oleh alat negara. “Kemampuan efektif dari alat negara masih sangat terbatas antara lain karena alutsista dan personel yang masih kurang. Untuk negara yang mempunyai luas wilayah darat dan lautnya lebih dari 7,5 juta kilo meter persegi tentu agak sulit dalam menjaga setiap jengkal tanah dan air Indonesia”, jelas Menhan. Mengingat luas Indonesia 3,5 time zone , tuntutannya adalah paling tidak tingkat teknologi peralatan senjata darat laut dan udara harus setara dengan negara – negara yang melakukan lalu lintas yang secara tidak sah menurut ukuran kedaulatan negara Indonesia.

Menhan mengatakan, pemerintah dalam hal ini Dephan juga sedapat mungkin akan menghadirkan tingkat teknologi yang memadai, sekurang – kurangnya setara teknologi yang dimiliki negara – negara tetangga baik itu alat pukul maupun alutsista yang bersifat pendukung seperti transportasi, sehingga ada kesetaraan teknologi persenjataan baik darat, laut maupun udara. “Meskipun jumlahnya tidak sebesar yang dimiliki oleh negara – negara tetangga, agar ada semacam strategic parity di dalam tingkat kecanggihan teknologi perang yang dimiliki oleh TNI AD, AL dan AU”, ungkap Menhan.

Sumber : DMC

Filed under: Indonésie, Opini, Pertahanan , Demokrasi, dephan, Indonesia, Informasi, kekuatan, kepemimpinan, ketahanan, NKRI, Opini, pemimpin, Pertahanan, PNS, TNI