UU No. 20/1982 Vs UU No 3/2002

Gambar Perbandingan Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2002. Bagan hasil olahan dari Beni Sukadis & Eric Hendra. “Dinamika Hubungan Sipil-Militer dan Pertahanan Semesta” dan Kusnanto Anggoro. “Menguraikan Pertahanan: Struktur Teritorial, Demokrasi dan Pertahanan Non Militer” dalam buku naskah Sishanneg, Ditjen Pothan Dephan R.I  hlm. xii dan 14. sebagai berikut :

	UU No. 20 / 1982	UU No. 3 / 2002
Aktor Utama	TNI	TNI & Lembaga Pemerintah lainnya
Pelibatan Masyarakat	Ratih, Linmas, Tanpa legalitas atau Undang-Undang, namun dilibatkan secara sistematis (contoh: milisi di Timtim)	Komcad, Komduk gunakan Undang-Undang (RUU Komponen Cadangan, RUU Komponen Pendukung)
Ruang Lingkup	Pertahanan dan Keamanan Negara	Pertahanan Militer dan Nir militer
Kontrol Sipil	Hampir tidak ada	Ada
Sumber Ancaman Utama	Internal dan Eksternal	Internal dan Transnasional
Konteks Politik	Dominasi militer dalam pembentukan mekanisme pengambilan kebijakan; militer sebagai agen negara otoriter; kelahiran doktrin politik militer (CADEK, 1988); militerisasi kementrian pertahanan	Reformasi, perubahan hubungan sipil-militer dalam konteks pertahanan negara; diluar konteks keamanan negara; hilangnya fungsi sosial politik TNI.
Status	Doktrin Nasional (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982)	Doktrin pertahanan negara melawan semua spektrum ancaman
Strategi Operasional Dominan	Strategi non-militer (baik itu dalam konteks pertahanan berlapis maupun pertahanan pulau besar); dominasi operasi intelijen dan fungsi teritorial	Pertahanan eksternal dan keamanan internal (operasi militer selain perang); kemunculan doktrin angkatan (untuk diintegrasikan kedalam doktrin militer dan strategi pertahanan)

 

Filed under: Article, Indonésie, Pertahanan , dephan, IBSN, Informasi, NoBloPoMo09, peraturan, Pertahanan, PNS, sejarah, TNI, Undang-undang