Penanganan Ancaman Belum Optimal

Berita KOMPAS, Jumat 28 Agustus 2009 Halaman 4 kolom 1 tentang Penanganan Terorisme.

“Sejumlah elemen masyarakat sipil masih belum mempercayai TNI … terkait kemungkinan terjadinya intimidasi, salah tangkap, penculikan, dan penyiksaan yang bisa saja dilakukan militer saat mereka diterjunkan mengajar anggota masyarakat yang masih diduga pelaku teroris. …”

Kekhawatiran ini sebenarnya tak perlu terjadi bila masyarakat sipil memahami peran TNI dan Polri. Dalam TAP MPR nomor : VI/MPR/2000 dan nomor : VII/MPR/2000, TNI dan Polri secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. TNI adalah alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan negara, Sedangkan Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Perbedaan peran dan fungsi tersebut mempengaruhi kinerja kedua lembaga itu dalam penanganan ancaman, terutama ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata, teroris.

Prinsip kerja kedua lembaga tersebut sangat berbeda dalam penanganan ancaman. TNI bertindak dengan sifat curiga, artinya bekerja untuk mencegah terjadi penyerangan. Jadi cukup dengan niat saja yang diutarakan oleh seseorang sudah dapat dijadikan barang bukti atau alasan penangkapan. Sedangkan Polri bertindak dengan sifat sabar, artinya menunggu dan bertindak setelah terjadi penyerangan. Mereka bekerja setelah ada barang bukti yang kongkret atau nyata sebagai alasan penangkapan.

Namun, permasalahannya adalah penjelasan dari kedua lembaga tersebut tentang hasil penyelidikan/penangkapan terutama ketika terjadi salah tangkap. Penjelasan-penjelasan tersebut harus dilakukan oleh TNI dan Polri untuk meningkat kepercayaan masyarakat sipil terhadap kedua lembaga tersebut.

Pernyataan Kapuspen TNI Marsda Sagom Tamboen yang dikutip KOMPAS :

“ Selama ini TNI tidak pernah mengatakan akan bergerak sendiri menangkap pelaku aksi terorisme, apalagi “mengemis” untuk dilibatkan. …, selama ini juga tidak pernah mendeklarasi lebih jago menghadapi terorisme.”

Sebuah pernyataan yang sangat diplomatis. Dikatakan demikian karena sudah sepantasnya mereka bekerja secara sinergi dalam menangani ancaman tersebut. Tanpa dimintapun seharusnya TNI sudah bertindak karena pada penjelasan atas Pasal 7 ayat 2 Undang Undang RI Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dinyatakan bahwa “Ancaman militer dapat berbentuk : … e. Aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme Internasional atau yang bekerja sama dengan teroris dalam negeri atau teroris dalam negeri yang bereskalasi tinggi sehingga membahayakan kedaulatan negara, kebutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. …”

Pernyataan tersebut, secara tersirat, bahwa TNI sadar telah kecolongan. Entah apa sebabnya ? atau kah masalah hirarki berkoordinasi yang menghambat proses penanganan ancaman ? Mengingat proses pengejaran teroris telah berlangsung lama, minimal sudah tercium rencana tersebut. Dan penangkalan skenario pemboman tersebut pun dapat diketahui secara dini bila informasi intelijen dapat dipercaya oleh Pimpinan.

Bagaimana menurut anda ?

Filed under: Diskusi, Keamanan, Opini, Pertahanan , berita, IBSN, Informasi, Keamanan, NaBloPoMo09, NKRI, Opini, Pertahanan, PNS, Politik, Polri, TNI