FAITES COMME CHEZ VOUS

Beramal dengan ilmu dan pengalaman mulai dari rencana, organisasi, kontrol sampai evaluasi. Diharapkan dapat mencerdaskan bangsa demi negara tercinta, NKRI. Semoga bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

Pemberian, Suap, Korupsi

Korupsi dan masyarakat tradisional
Menurut definisi sederhana korupsi adalah “penyalahgunaan milik publik untuk kepentingan pribadi”. Di sini terdapat dua konsep penting yang berseberangan, yakni “milik publik” dan “kepentingan pribadi”. Pada masyarakat tradisional, “public” dan “private” ini kerapkali kabur batasannya sehingga definisi korupsi di atas menjadi tidak mudah diterapkan pada masyarakat tradisional. Pada masyarakat tradisional, berbagai pranata sosial bekerja bersama saling tumpang-tindih, menyatu, sehingga batas kedua konsep tadi sukar diungkapkan secara eksplisit.

Menyatunya “public” dan “private” dalam masyarakat tradisional antara lain terwujud dalam pranata gotong royong. Bahkan hingga tahun 1970an kita masih membanggakan eksistensi pranata dan nilai-nilai gotong royong itu sebagai bagian dari wujud kesatuan dan persatuan, solidaritas, kuatnya kerjasama dan tolong menolong dalam masyarakat kita. Banyak contoh konsep lokal dari gotong royong di berbagai daerah di Indonesia. Pada masa lampau, seseorang tidak perlu bersusah payah membangun rumah sendiri, karena warga komunitas bergotongroyong membuatkan rumah untuknya. Tetapi, sebagai balasan, dia juga harus membantu membuatkan rumah atau pertolongan yang setara pada kesempatan yang lain. Hubungan sosial yang berbasis nilai gotong royong ini yang antara lain mengakibatkan batas “public” dan “private” itu menjadi kabur.

Termasuk juga dalam pranata gotong royong itu adalah beredarnya “pemberian” timbal-balik dalam masyarakat tradisional. Hal ini dibicarakan secara mendalam olh Prof. Marcel Mauss [(1925)1990] The Gift: The Form and Reason for Exchange in Archaic Society. New York: Prentice-Hall. Seorang yang menerima pemberian seharusnya membalas pemberian itu dengan suatu bentuk pemberian atau lainnya yang bernilai setara. Pemberian biasanya berjangka panjang, tidak memiliki batas waktu tertentu, bewarna kolektif, transparan (demi kontrol sosial), dilakukan pada waktu tertentu (misalnya, ketika ritual, upacara sosial, dan lain lain), absah (dalam konteks kebudayaan yang bersangkutan). Jadi “pemberian” yang kita diskusikan ini adalah kultural, suatu tradisi yang berlangsung lama.

Penyimpangan dari aturan-aturan masyarakat tradisional memiliki peristilahan dan sanksi tersendiri menurut definisi masyarakat setempat, yang belum tentu konotasinya adalah “korupsi”, suatu istilah sebagaimana yang kita kenal dan gunakan sekarang.

Modernisasi dan maraknya korupsi

Modernisasi dapat dilihat sebagai proses masuknya (arus) kebudayaan Barat ke dalam masyarakat tradisional. Proses pertemuan (perbenturan) kebudayaan ini kerapkali juga kita sebut “masa transisional” karena terjadi proses seleksi, adaptasi, akomodasi, penolakan, dan penerimaan. Yang jelas adalah terbentuknya “budaya baru” dalam masyarakat tradisional tersebut. Apabila budaya luar itu berkembang menjadi dominan dalam masyarakat tradisional, sejumlah pengetahuan dan keyakinan baru akan tumbuh menguat, dan bahkan menguasai pikiran warga masyarakat. Kata modernisasi dan pembangunan adalah contoh yang cukup baik dalam hal ini. Berjalan bersama masuknya budaya baru ini adalah masuknya istilah-istilah dan pengertian baru, antara lain istilah “korupsi” yang lambat laun menjadi acuan pokok dalam menata masyarakat saat ini.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi masyarakat tradisional itu adalah efek dari modernisasi itu. Banyak negara berkembang (seperti Indonesia) yang mengadopsi secara cepat konsep dari wacana yang datang dari luar itu untuk menanggapi negeri kita sendiri. Salah satu penyebab adalah karena mengalirnya “bantuan” baik hibah maupun hutang, atau investasi dari luar negeri, yang dianggap akan memajukan pembangunan di Indonesia. Bersamaan dengan masuknya “bantuan” itu adalah masuknya konsep dan wacana korupsi, yang sebenarnya adalah tuntutan akan pertanggungjawaban atas “bantuan” luar negeri yang diberikan, menurut kacamata dan standar pemberi bantuan bukan standar masyarakat penerima bantuan.

Yang juga perlu kita catat adalah bahwa proses pembangunan itu juga menciptakan pelapisan sosial baru, yang berarti jurang-jurang kaya-miskin yang baru, karena hanya sebagian (kecil) warga masyarakat yang sesungguhnya menikmati hasil pembangunan itu, sedangkan sebagian (besar) lainnya tertinggal dalam kegamangan dan kerancuan kultural antara tradisi dan modern, antara lokal dan global, yang akibatnya adalah tumbuhnya perilaku atau praktek-praktek sogok, suap, yang kita kenal sebagai korupsi itu. Berbeda dari “pemberian”, “sogok” atau “suap” berjangka pendek, memiliki batas waktu, berwarna individual, tertutup (tersembunyi), tidak terikat pada peristiwa komunitas, dan tidak absah (menurut definisi masyarakat yang bersangkutan). Pada saat yang sama kita belum mengembangkan aturan-aturan yang benar-benar secara tepat memperhatikan mana yang “tradisional”, mana yang “modern”, kita kalah cepat dengan hadirnya kebudayaan baru dari luar, dan kemudian modernisasi. Kita bahkan tidak cermat lagi membedakan mana pemberian, sogok, atau suap, dan dipukul rata saja sebagai korupsi.

Hukum adat dan anti korupsi

Andaikata kita dapat mengembalikan masa lampau, kita tentu akan menoleh kepada hukum adat sebagai perangkat aturan yang mampu mendefinisikan “penyimpangan” yang dalam bahasa kita kini sebagai korupsi. Masalahnya adalah hukum adat sendiri ikut tergerus oleh arus masuknya kebudayaan luar yang menamakan diri modernisasi dan pembangunan.

Tentu saja tak seorang pun warga negara Indonesia, atau dimana pun, yang setuju dengan perilaku atau tindakan “menyalahgunakan milik publik (rakyat) untuk kepentingan pribadi seseorang”. Kasus korupsi yang kini makin mengemuka di Indonesia adalah produk dari penyimpangan yang berlangsung sangat lama sejak masa lampau. Kerumitan yang dihadapi sekarang juga adalah produk kealpaan kita pada upaya yang serius memahami secara konseptual apa yang terjadi dalam konteks sosial dan kebudayaan sebagaimana tadi kita diskusikan. Soal korupsi hanya dilihat secara teknis sebagai penyimpangan penggunaan hak rakyat untuk kepentingan pribadi. Dan kita mengabaikan penjelasan tentang akar persoalan korupsi, yakni proses sosial-kultural yang terjadi dalam masyarakat kita, lokal hingga nasional, dan pembenturannya dengan global yang menghasilkan dominasi global atas lokal dan nasional kita. Mungkin kita adalah bangsa yang terlalu suka berfikir teknis, dan kurang suka berfikir agak berat dalam teori dan konseptual, padahal jawabannya ada dalam ranah ini. Bahkan dalam iklan tertentu di Koran maupun TV, orang terang-terangan melecehkan konsep dan teori itu. “Aah, itu kan teorii…” kata iklan tersebut.

Anti korupsi adalah gerakan yang benar dan tepat. Namun, gerakan itu harus diperkaya dan diberi bobot dengan pemahaman yang mendalam hakikat dan akar korupsi yang terjadi di tanah air. Perspektif kebudayaan harus menjadi inti dari pemahaman itu. Kalau tidak, kita pasti akan tetap tersedot dalam pusaran teknis itu lagi.

Iklan

Filed under: Article, cenya, Curhat, Diskusi, IBSN, Indonésie, NaBloPoMo09, sosial, , , , , , , , , , , , , , ,

One Response

  1. […] Dann Heuser, eds.) New York: Altamira Press. Dalam tulisan itu, penulis mengemukakan bahwa gejala korupsi dan sogok menyogok yang marak di Kazakhstan, suatu republik yang dahulu adalah bagian dari Uni Soviet, merupakan […]

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Arsip

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan dan menerima pemberitahuan tulisan baru melalui email.

Bergabunglah dengan 1.068 pengikut lainnya

Halaman

Award

Dunia Nyata :

1. The Best Blog pada Lomba Blog Badiklat Dephan.

2. Juara Harapan Lomba WebBlog Korpri Dephan.

3. Winner Lucky Votter at 2nd IBSN Blog Award

Dunia Maya :

1. Award Nyante Aza Lae from Sarah

2. Award Gokilzz from Sarah

3. Award Oscar from Sarah

4. Special Award Special Day from Mahendra and from Aling

5. Friendly blogger award 2009 from Ofa Ragil Boy

6. Your blog is Fabulous from Newbiedika

7. Bertuah Award 2009 from Newbiedika and from wahyu ¢ wasaka

8. Kindly Blogger 2009 from Newbiedika

9. Smart Blogger from Newbiedika

10. Super Follower Award from Newbiedika

11. Your BLOG makes us SMILE from Newbiedika

12. Friendship Emblem from Newbiedika

13. Tutorit Friendship from Mahendra

14. Special Award Special 4U from Siti Fatimah Ahmad

15. Pasopati Award from Ali Haji, from newbiedika-fly, and from diazhandsome

16. Award Mawar Merah from OLVY

17. Bintang Wiki Wikipedia from Aldo Samulo

18. Award Perkasa - kau adalah yang terbaik from Siti Fatimah Ahmad

19. Award Truly Blogger from Pelangiituaku

20. Stylish Blogger Award from Siti Fatimah Ahmad

21. Beginner Experienced Editor Wikipedia from Wagino & Mikhailov Kusserow

22. Very Inspiring Blogger Award from Siti Fatimah Ahmad.

23. Liebster Award from Siti Fatimah Ahmad.

enjoy-jakarta

logo-ibsn-11

hiblogikoh

%d blogger menyukai ini: