IBSN : Sibuk di Bulan Maret

Bulan maret ini adalah bulan yang paling sibuk… sibuk kampanye.

Tapi bagi umat Hindu di Indonesia pada bulan maret, mereka merayakan tiga hari raya sekaligus. Berturut-turut, selama dua minggu, yaitu hari raya Galungan yang jatuh pada tanggal 18 Maret, hari raya Nyepi tanggal 26 Maret dan hari raya Kuningan tanggal 28 Maret. Dapat dibayangkan betapa sibuknya mereka mempersiapkan acara tersebut.

Filed under: Article, Civilisation, IBSN, agama, akhlak, artikel, Budaya, Demokrasi, Etika, etnis, faites comme chez vous, IBSN, kasih, moral, sayang, ucapan

Pemilu sebuah Kompetisi

Info ini kudapat dari milis tentang Program Partai Gerinda. Maksud hati bukan untuk memihak tapi sebagai pembelajaran Politik. Mengingat permasalahan utama bangsa kita itu cukup jelas. Pertama, kurangnya pengetahuan mayoritas masyarakat Indonesia terutama di bidang politik. Hal ini terbukti dari banyaknya pemimpin yang hampir “becus” terpilih dalam pemilihan umum. Kedua adalah mentalitas bangsa, seperti Kurang Percaya diri, Diskriminatif, Rasialis, Mudah iri dengan orang lain, Kurang dewasa, dan masih banyak lagi… Mari kita lakukan sosialisasi ini agar rakyat kita melek Politik sehingga mereka memilih pemimpin yang benar.

Pemilu adalah kompetisi maka makin banyak pembanding akan lebih baik. Kata orang bijak ;

“The Roots of competition is to make strategy concrete and actionable“.

Filed under: Article, IBSN, Opini, Politik, artikel, Budaya, Caleg, Demokrasi, IBSN, kepemimpinan, KPU, Opini, pemilu, pemimpin, Pertahanan, Politik

Potensi Ancaman di NKRI

Bela Negara biasanya selalu dikaitkan dengan militerisme, seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara terletak pada TNI. Padahal berdasarkan Pasal 30 UUD 1945, bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara NKRI. Bela negara adalah upaya setiap warga negara untuk mempertahankan NKRI terhadap ancaman baik dari dalam maupun luar negeri.

Filed under: IBSN, Indonésie, Pertahanan, Politik, Alutsista, bela negara, Demokrasi, dephan, DPR, IBSN, Informasi, ketahanan, MPR, NKRI, Opini, Pemerintah, Pertahanan, PNS, Politik, sisfohanneg, TNI

Modernisasi Politik

Pembangunan politik sebagai bagian dari modernisasi senantiasa melibatkan ketegangan dan konflik secara terus menerus antara proses pembangunan dengan syarat-syarat agar system politik tetap pada keadaannya. Ketegangan maupun konflik tersebut merupakan sesuatu inheren dalam pembangunan, yang meliputi tuntutan akan persamaan, proses-proses diferensiasi serta kebutuhan akan kapasitas yang lebih besar. Merupakan suatu ha yang biasa bahwa setiap perubahan-perubahan pada dimensi persamaan, diferensiasi dan kapasitas/kemampuan dalam pembangunan akan mempengaruhi budaya politik elite dan massa, perubahan (smooth) dimana elite maupun massa terakomodasi dalam budaya-budayanya. Hal ini menunjukkan dinamika modernisasi masyarakat. Krisis mulai terjadi apabila budaya elite atau massa atau keduanya, menyebabkan ketegangan-ketegangan yang inheren, misalnya antara dimensi kapasitas dengan dimensi persamaan yang semakin membesar dan sangat terlihat sebagai suatu ancaman utama pemerintah atau rakyat maupun kedua-duanya.

 

Sejak tahun 1980-an, negara-negara berkembang di dunia terjadi kecenderungan disintegrasi maupun upaya untuk memajukan demokrasi untuk menghindari krisis disintegrasi. Upaya untuk mencegah disintegrasi bangsa akan lebih relevan dan actual melalui studi pembangunan politik, istilah lain dari pembangunan politik adalah pendidikan politik, pembaharuan politik, pengembangan politik, perubahan politik dan modernisasi politik.

Filed under: Article, IBSN, Pertahanan, Caleg, Demokrasi, IBSN, Informasi, integrasi, kepemimpinan, modernisasi, NKRI, Opini, pemimpin, Politik

IBSN : Seputar RUU AntiPornoGrafi 2

Akhir-akhir ini, bangsa Indonesia ramai membicarakan RUU Anti Pornografi yang akan segera disahkan oleh anggota Dewan terhormat (kualitasnya masih dipertanyaakan…maaf *banyakkasus*). Tulisan ini sekedar salah satu pandangan terhadap UU Anti Pornigrafi dan meramaikan pembicaraan tentang UU tersebut.

 

Tujuan UU anti pornografi ini tidak hanya terkait dengan islam saja.  Umat beragama lain juga menentang kemaksiatan/pelacuran dan sejenisnya yang akan menghancurkan bangsa ini. Bicara masalah etika, di barat pun terjadi degradasi.  Kalau kita lihat bagaimana etika orang barat dulu berpakaian, lihatlah film-film yang mengisahkan kehidupan mereka awal-awal abad lalu. Misalnya film Gone with the Wind.  Di film itu terlihat pakaian wanitanya berupa rok sangat panjang.  Juga tidak ada eksploitasi sex dari pemain yang sedang kasmaran itu.  Tapi lihatlah sekarang di barat itu, dan itu yang kita ikuti pula ? , pakaiannya serba terbuka.  Lalu ada free sex, adegan ranjang, tanpa jelas lagi aturan agama.  Sekali lagi, apakah degradasi atau dekadensi di barat itu pula yang kita tiru ?

*Benarkah ?*

Filed under: Article, IBSN, Indonésie, Pertahanan, berita, Demokrasi, IBSN, Informasi, Pertahanan, porno, Pornografi, RUU, Undang-undang

IBSN : Seputar UU Anti Pornografi

Ada sebuah ceritera pengalaman dari milis tetangga. Ceritanya sebagai berikut :

Satpam dikantor melapor kepada ku bahwa dia akan pindah tugas ke unit lain. Lalu kuperintahkan agar segera melapor ke kepala unit dimana dia akan bertugas. Tiba2, kepala kantor disana Pak Nababan (bukan nama asli), meneleponku dan mengungkapkan kekesalannya. 

Kejadiannya begini :

(Dia bertanya) Siapa namamu ?…. Satpam menjawab : TOTONG Pak.

Kamu jangan tidak sopan yah… saya serius bertanya, Katanya,

Filed under: Article, Civilisation, IBSN, Bahasa, Budaya, Demokrasi, IBSN, kata, Kebudayaan, porno, Pornografi, RUU, Undang-undang

Demokrasi : Pentingnya Komunikasi Politik

 

Bangsa kita belum terlalu mendapat perhatian dalam percaturan politik dunia, bahkan di dalam negeri pun masih terjadi pertikaian kepentingan politik sehingga stabilitas yang mantap belum tercipta. Dengan perubahan Sistem Politik Nasional melalui amandemen UUD 1945 membawa Politik NKRI ke arah yang lebih demokrasi. Masalah yang timbul dengan adanya rumor pada Pemilu 2004 tentang banyaknya peserta memilih Golput adalah bagaimana mengupayakan optimalisasi kehidupan demokrasi di NKRI.

Filed under: Article, Opini, Politik, Caleg, Demokrasi, election, Informasi, kader, kepemimpinan, Opini, pemilu, pemimpin

Kekuatan Lain Ikut Dukung Kedaulatan Negara

Kedaulatan Negara Tidak Mungkin Dilaksanakan Hanya dengan Kekuatan Militer.

Pada Rakor Potensi Pertahanan (Pothan) membahas permasalahan tentang pemberdayaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara melalui interaksi lintas sektoral atau instansi terkait dengan tujuan agar sumber daya nasional dapat dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Menhan RI Juwono Sudarsono mengatakan, kedaulatan negara tidak mungkin dilaksanakan hanya semata – mata dengan kekuatan militer, tetapi harus dihadirkan juga dengan kegiatan – kegiatan sosial ekonomi di lapangan terutama di daerah – daerah perbatasan.

Filed under: Indonésie, Opini, Pertahanan, bela negara, Demokrasi, dephan, DPR, Indonesia, Informasi, kekuatan, kepemimpinan, ketahanan, MPR, NKRI, Opini, Pemerintah, pemimpin, Pertahanan, PNS, sisfohanneg, TNI