Penanganan Ancaman Belum Optimal

Berita KOMPAS, Jumat 28 Agustus 2009 Halaman 4 kolom 1 tentang Penanganan Terorisme.

“Sejumlah elemen masyarakat sipil masih belum mempercayai TNI … terkait kemungkinan terjadinya intimidasi, salah tangkap, penculikan, dan penyiksaan yang bisa saja dilakukan militer saat mereka diterjunkan mengajar anggota masyarakat yang masih diduga pelaku teroris. …”

Kekhawatiran ini sebenarnya tak perlu terjadi bila masyarakat sipil memahami peran TNI dan Polri. Dalam TAP MPR nomor : VI/MPR/2000 dan nomor : VII/MPR/2000, TNI dan Polri secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. TNI adalah alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan negara, Sedangkan Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Perbedaan peran dan fungsi tersebut mempengaruhi kinerja kedua lembaga itu dalam penanganan ancaman, terutama ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata, teroris.

Filed under: Diskusi, Keamanan, Opini, Pertahanan, bela negara, berita, DPR, IBSN, Informasi, Keamanan, MPR, NaBloPoMo09, NKRI, Opini, Pemerintah, Pertahanan, PNS, Politik, Polri, sisfobadiklat, sisfohanneg, TNI

Sistem Pertahanan Negara

Pada penyelenggaraan pertahanan negara, bangsa Indonesia menganut prinsip bahwa setiap warga negara berhak dan wajib terlibat-aktif dalam membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, juga keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Pembelaan terhadap negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan-aktif dalam upaya pertahanan negara merupakan sikap, perilaku, tanggung jawab, dan kehormatan yang dijiwai oleh kesadaran dan kecintaan kepada NKRI.

Hal tersebut tertuang secara eksplisit dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” dan ayat (3) “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Tidak seorang pun warga negara boleh dihindarkan dari kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara, kecuali ditentukan dengan undang-undang. Upaya pertahanan negara harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri sebagaimana tertuang pada Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara” dan ayat (2) “usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”.

Filed under: Indonésie, Pertahanan, Alutsista, bela negara, dephan, DPR, Informasi, metode, MPR, NKRI, Opini, Pemerintah, peraturan, Pertahanan, PNS, sisfohanneg, sistem, TNI

Potensi Ancaman di NKRI

Bela Negara biasanya selalu dikaitkan dengan militerisme, seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara terletak pada TNI. Padahal berdasarkan Pasal 30 UUD 1945, bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara NKRI. Bela negara adalah upaya setiap warga negara untuk mempertahankan NKRI terhadap ancaman baik dari dalam maupun luar negeri.

Filed under: IBSN, Indonésie, Pertahanan, Politik, Alutsista, bela negara, Demokrasi, dephan, DPR, IBSN, Informasi, ketahanan, MPR, NKRI, Opini, Pemerintah, Pertahanan, PNS, Politik, sisfohanneg, TNI

Pertahanan Militer dan Nirmiliter

Pertahanan militer, yang dipersepsikan didukung / diorientasikan dengan pertahanan tri-matra akan berbeda dengan pertahanan nir-militer. Mengingat, UU No. 3/2002 pasal 7 menyatakan bahwa penyelenggaraan pertahanan Negara dengan sistem pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan pendukung. Padahal, dipahami bahwa ancaman militer dengan menempatkan TNI sebagai komponen utama. Tidak menutup adanya tugas pokok TNI (UU 34/2004 pasal 7) yang dilakukan dengan operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP). Pada persoalan yang menyentuh OMSP, sebenarnya sangat riskan jika kurang dicermati aktualisasinya. Mengingat, kepatutan TNI yang telah konsisten mengamankan segala kebijakan dan keputusan politik Negara jangan lantas dikaburkan dengan adanya pertahanan nir-militer yang dipersepsikan menghadapi ancaman non militer yang menempatkan lembaga pemerintah diluar bidang pertahanan sebagai unsur utama, yang didukung unsur lain dari kekuatan bangsa.

Filed under: IBSN, Indonésie, Pertahanan, Politik, Badiklat Dephan, bela negara, Caleg, DPR, IBSN, Informasi, kepemimpinan, MPR, NKRI, Opini, Pemerintah, pemimpin, Pertahanan, PNS, sisfohanneg, TNI

IBSN : Problematika Kawasan Perbatasan

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai 81.900 km, memiliki kawasan perbatasan dengan 10 negara, baik perbatasan kontinen maupun laut (maritim). Kawasan perbatasan kontinen Indonesia, tersebar di tiga pulau (Kalimantan, Papua, Timor) yang masing-masing wilayahnya memiliki karakteristik kawasan perbatasan yang berbeda-beda. Pada kawasan perbatasan maritim, pada umumnya berupa pulau-pulau terluar yang jumlahnya 92 pulau termasuk pulau-pulau kecil, beberapa di antaranya mempunyai masalah dengan negara tetangga.

Filed under: Article, IBSN, Indonésie, Pertahanan, Politik, Badiklat Dephan, bela negara, cenya, contest, dephan, DPR, etnis, IBSN, Informasi, lomba, MPR, NaBloPoMo09, NKRI, Opini, Pemerintah, pemimpin, Pertahanan, Politik, sisfohanneg, TNI

Pengertian Kamnas dan Hanneg.

Akhir-akhir ini, banyak terjadi demo-demo yang menjurus ke arah anarkisme. Apa efeknya terhadap keamanan nasional dan pertahanan negara ? Sebelum membicarakannya lebih jauh sebaiknya kita ketahui terlebih dahulu apa itu keamanan nasional dan pertahanan negara ?

Filed under: Article, IBSN, Indonésie, Pertahanan, Politik, badiklat, Badiklat Dephan, bela negara, Caleg, DPR, IBSN, MPR, NKRI, Opini, Pemerintah, Pertahanan, Politik, sisfohanneg

Kepemimpinan… sejak reformasi bergulir

Sejak reformasi bergulir, sistem kepemimpinan di Indonesia tidak lagi sentralistik, tetapi sudah desentralistik, kenyataannya dalam Pilkada Tk. I, II maupun pilpres punya janji-janji masing-masing, yang notabene pemimpin daerah dan pemimpin nasional tidak satu suara, sehingga banyak menimbulkan ketimpangan-ketimpangan kepemimpinan, Bupati seakan sudah berdiri sendiri dan tidak tergantung lagi dari Gubernur dan instruksinya, demikian juga Gubernur tidak lagi ketergantungan komando presiden. Lihat saja struktur Departemen-departemen seperti pertanian, pendidikan dan lain-lain yang sudah tidak satu mata rantai lagi karena di daerah sudah dikendalikan oleh Bupati/Gubernur. Wali melalui dinas-dinasnya.

Filed under: Article, IBSN, Pertahanan, bela negara, Caleg, DPR, IBSN, kepemimpinan, MPR, NKRI, Opini, Pemerintah, pemilu, pemimpin, Pertahanan, Politik, sisfohanneg

pengKaderan kePemimpinan yang diHarapkan

Munculnya orang-orang yang ingin menjadi pemimpin secara instant akibat dari pengkaderan kepemimpinan, saat ini, masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaannya dan mereka tidak dapat memenuhi kriteria yang diharapkan sehingga dapat menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Hal ini dapat menimbulkan berbagai persoalan dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Meskipun pemimpin telah memiliki tiga gaya kepemimpinan dalam mengambil keputusan yaitu pragmatisme, memiliki orientasi mencapai tujuan rasional (goal oriented), dan pertimbangan ideologi yang dianut.

Guna menentukan kebijaksanaan, strategi dan upaya dalam mengatasi kelemahan pelaksanaan pengkaderan kepemimpinan, kita harus memahami karakter kepemimpinan yang berwawasan kebangsaan yaitu bersifat egaliter, kesetaraan, dan religius. Bersifat egaliter yaitu kepemimpinan yang menyatu dengan yang dipimpinnya. Pendekatan yang digunakan bukan pendekatan kekuasaan, apalagi kekuatan, melainkan dengan menempatkan diri sebagai penggerak, pendorong, dan panutan. Kesetaraan adalah penghayatan pimpinan terhadap ‘hakikat ke-Indonesia-an adalah keberagaman’, sehingga mapu bersikap anti diskriminatif, memberi perhatian, sentuhan dan perlakuan yang setara. religius berdasarkan Pembukaan UUD 1945 : “Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa …” seorang pemimpin akan memiliki norma, etika dan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya bangsa.

Filed under: Indonésie, Organisasi, Pertahanan, bela negara, Caleg, DPR, IBSN, Informasi, kader, kepemimpinan, MPR, Opini, Organisasi, Pemerintah, pemilu, pemimpin, Politik, sisfohanneg