Pengetahuan Budaya dalam Mempertahankan NKRI

Era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi telah mendorong perubahan dalam aspek kehidupan manusia, baik pada tingkat individu, tingkat kelompok, maupun tingkat nasional. Menurut Michael Haralambos dan Martin Holborn, Globalisasi adalah suatu proses dimana batas-batas negara luluh dan tidak penting lagi dalam kehidupan sosial. Untuk menghadapi era globalisasi agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dan ditangkap secara tepat, kita memerlukan perencanaan yang matang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kesiapan SDM, terutama kesiapan dengan pengetahuan yang dimiliki dan kemampuannya.
2. Kesiapan sosial budaya untuk terciptanya suasana yang kompetitif dalam berbagai sektor kehidupan.
3. Kesiapan keamanan, baik stabilitas politik dalam negeri maupun luar negeri / regional.
4. Kesiapan perekonomian rakyat.

Di bidang Pertahanan Negara, kemajuan tersebut sangat mempengaruhi pola dan bentuk ancaman. Ancaman terhadap kedaulatan negara yang semula bersifat konvensional berkembang menjadi multidimensional (fisik dan nonfisik), baik berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Oleh karena itu kebijakan strategis penggunaan kekuatan pertahanan diarahkan untuk menghadapi ancaman atau gangguan terhadap keamanah nasional. Kekuatan pertahanan tidak hanya digunakan untuk menghadapi ancaman tetapi juga untuk membantu pemerintah dalam upaya pembangunan nasional dan tugas-tugas internasional. Dari hasil perkiraan ancaman, Indonesia mempunyai kepentingan strategis untuk mencegah dan mengatasi ancaman keamanan tradisional dan nontradisional.

Ancaman keamanan tradisional yaitu ancaman yang berbentuk kekuatan militer negara lain yang membahayakan kemerdekaan, kedaulatan dan kebutuhan wilayah NKRI. Dalam menghadapi ancaman terhadap kedaulatan dan kebutuhan wilayah, kebijakan pertahanan Indonesia tetap mengacu pada prinsip sebagai bangsa yang cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan, yaitu mengutamakan tindakan pencegahan dengan mengoptimalkan upaya diplomatik dalam kerangka Confidence Building Measure (CBM) dan Preventive Diplomacy. Penggunaan kekuatan militer untuk tujuan perang merupakan tindakan terpaksa yang harus dilakukan sebagai jalan terakhir apabila cara-cara damai tidak membuahkan hasil.

Ancaman Keamanan Non-Tradisional yaitu ancaman yang terjadi akibat dinamika politik di sejumlah negara serta kesenjangan ekonomi dunia yang makin lebar telah menyebabkan kondisi timpang yang lambat laun berkembang dan menjalar melampaui batas-batas negara. Ancaman keamanan non tradisional yang timbul di dalam negeri dengan motivasi separatisme, akan dihadapi dengan mengedepankan cara-cara dialogis.

Penyelesaian masalah melalui cara cinta damai, diplomatik atau cara-cara dialogis harus menggunakan pendekatan budaya. Pendekatan budaya dalam pembangunan dan pembinaan kekuatan pertahanan adalah sebagai fenomena yang mengelilingi kita setiap saat, yang secara terus menerus terjadi dan tercipta oleh adanya interaksi dengan orang lain. Ciri utama dari “Budaya” adalah sesuatu yang merupakan hasil bersama (shared), atau kesepakatan kelompok (held in common). Beberapa produk hasil bersama antara lain adalah : bahasa, tradisi, kebiasaan, norma-norma kelompok, nilai-nilai pendukung, seperti “kualitas produk”, filosofi kelompok, aturan main, iklim kerja, kemampuan terpendam, cara berpikir, pengertian yang sama serta simbol-simbol yang mempersatukan mereka. Tanggap akan pengaruh budaya dengan memahami keragaman dan perbedaan budaya akan mengurangi dampak negatif globalisasi (kegoncangan budaya dan ketimpangan/ketertinggalan budaya).

Kegoncangan budaya (Culture shock) yaitu goncangan jiwa atau mental seseorang atau masyarakat sebagai akibat belum adanya kesiapan menerima kebudayaan asing yang datang secara tiba-tiba. Pada tahap awal, orang atau masyarakat akan merasa mendapatkan pengalaman baru yang menarik. Tetapi pada saat ia harus terlibat di dalamnya, ia merasa tertekan, frustasi dan tidak berdaya. Bila Keadaan ini terus berlanjut dan dibiarkan, akan mengganggu keseimbangan jiwanya dan berdampak negatif, seperti bunuh diri atau gila. Sedangkan ketimpangan budaya (Culture lag) adalah ketimpangan salah satu unsur kebudayaan untuk menyesuaikan diri dengan unsur kebudayaan lain yang sudah berubah karena adanya kelambanan untuk menyesuaikan diri.

Permasalahannya adalah bagaimana kita mengatasi hal tersebut di atas terutama dalam melaksanakan tugas operasi militer selain perang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini membuat Dephan bertanggungjawab mengelola sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan dan memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan melalui Badiklat Dephan yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan.

Pendidikan dan pelatihan menduduki posisi sentral pada era globalisasi. Tanpa pendidikan dan pelatihan maka pelaksanaan kehidupan di era globalisasi tidak terlaksana dengan baik, di kehidupan sosial politik maupun dalam kehidupan ekonomi dan budaya. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan seyogianya berorientasi pada peningkatan kualitas meskipun segi kuantitas tidak diabaikan.

Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya formal pengembangan SDM. Oleh karena itu, sebagai unsur pengembangan SDM, Badiklat harus berusaha mengerti dan dapat mengantisipasi kebutuhan nyata Dephan/TNI di bidang pertahanan serta harus selalu mengikuti perkembangan strategis yang berlaku. Dengan demikian Badiklat akan senantiasa dapat mempersiapkan program-program diklat yang dibutuhkan tepat pada waktunya. Pemilihan jenis diklat disesuaikan dengan kebutuhan Dephan/TNI di lapangan. Saat ini, pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badiklat Dephan sebanyak 30 jenis diklat terdiri dari : diklat teknis fungsional pertahanan, diklat bahasa dan diklat manajemen pertahanan.

Terdapat 11 (sebelas) Diklat, baik secara tersirat maupun tersurat, yang memuat aspek budaya dalam mata pelajaran, seperti diklat yang diselenggarakan di Pusdiklat Bahasa yaitu bahasa daerah, bahasa Indonesia dan bahasa asing. Sayangnya diklat bahasa daerah baru terlaksana KIB Aceh. Dan diklat bahasa Indonesia dilaksanakan bagi siswa mancanegara. Serta diklat bahasa asing terdapat 8 bahasa (Arab, Belanda, Inggris, Mandarin, Jepang, Jerman, Prancis dan Rusia). Program pada diklat bahasa sebaiknya bukan hanya mengajar sebagai alat komunikasi namun juga ditekankan pada pengetahuan budaya masyarakat pengguna bahasa tersebut. Misalnya, diklat bahasa Aceh, selain belajar bahasa Aceh, siswa diberikan juga pengetahuan budaya Aceh (akan lebih baik lagi bila yang memberikannya orang Aceh sendiri). Hal ini dimaksudkan agar siswa dapat memahami bagaimana orang/masyarakat pengguna bahasa itu secara utuh sehingga tidak akan terjadi kesalahpahaman budaya atau bahkan ketimpangan/kegoncangan budaya. Dengan bekal budaya maka pendekatan persuasif akan tercapai sehingga untuk mempertahankan kedaulatan NKRI tidak sampai menggunakan cara kekerasan. Pendekatan personal budaya ternyata lebih efektif dan lebih mudah diterima oleh masyarakat.

Budaya bercirikan nilai yang dianut dengan kuat, diatur dengan baik dan dirasakan bersama secara luas dalam kelompok atau masyarakat. Pengetahuan budaya melalui diklat bahasa daerah sangat dibutuhkan terutama untuk mengatasi permasalahan atau konflik yang ada di daerah karena budaya terwujud dan tersalurkan dari sikap dan perilaku manusia, misalnya : Masalah-masalah integrasi kebudayaan di Papua. Secara politik Papua sudah terintegrasi ke dalam NKRI dan lebih disempurnakan dengan adanya Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1968-1969. akan tetapi, secara budaya belum selesai. Keadaan ini berawal dari sikap prasangka stereotype dari kedua belah pihak. Berbagai suku bangsa di Papua masih curiga terhadap orang Indonesia lainnya. Sebaliknya, orang Indonesia lainnya masih menganggap orang Papua masih terbelakang. Orang Papua, pada dasarnya curiga terhadap orang asing karena mereka baru satu atau dua generasi bebas dari isolasi budaya, bahkan ada yang hidup terisolasi sampai sekarang. Sebagai contoh kasus bakti sosial di suku bangsa Dani, di wilayah lembah Baliem, Papua. Masyarakat Dani diberi pakaian untuk mengganti pakaian tradisional mereka. Mereka mau memakainya bahkan sampai berhari-hari sehingga mereka menderita sakit gatal-gatal dan mereka tidak mau menggunakannya lagi.

Kemudian pemerintah melakukan pendekatan budaya dengan mengirim Koentjaraningrat, seorang antropolog dari UI, dengan beberapa model yang akan memperagakan penggunaan dan perawatan pakaian di tempat strategis (banyak masyarakat Papua yang melewati tempat tersebut) agar orang Papua memperhatikan mereka. Dan akhirnya masyarakat papua mengerti dan memahami cara berpakaian.

Begitu juga dengan konflik yang terjadi di Kalimantan antara suku Dayak dan suku Madura. Konflik yang terus menerus terjadi pada suku bangsa tersebut karena adanya perbedaan persepsi tentang alam/lingkungan. Contoh konflik seperti ini akan lebih efektif penyelesaiannya dengan pendekatan budaya bukan dengan cara kekerasan. Penyelesaian konflik dengan kekerasan tidak membuahkan hasil yang optimal, tetapi melalui pendekatan budaya, masalah tersebut dapat didamaikan. Pengetahuan budaya sangat dibutuhkan bagi pihak ketiga dalam menyelesaikan masalah antar suku. Hal terakhir yang tidak kalah penting yaitu pengetahuan sejarah/asal usul masyarakat/suku bangsa pengguna bahasa tersebut untuk meminimalkan kesalahpahaman dalam kehidupan bermasyarakat.

Pusdiklat Bahasa memiliki peran dalam meningkatkan profesionalisme SDM dalam kerjasama nasional, regional dan internasional khususnya di bidang bahasa dan budaya. Untuk mendukung hal tersebut, Pusdiklat Bahasa harus mempunyai personel yang profesional, berkualitas, mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan tersedianya personel tersebut, Pusdiklat Bahasa akan mudah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan diklat atau mengembangkan SDM. Untuk menjamin ketersediaan personel tersebut, Pusdiklat Bahasa harus selalu membina personelnya untuk terus berkembang mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya. Kegiatan tersebut berupa seminar, lokakarya, penataran, kursus singkat atau Ceramah tentang berbagai pengetahuan yang baru atau sedang berkembang di masyarakat khususnya budaya sehingga pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh akan selalu diperbaharui. Pengenalan budaya dapat juga melalui bahan bacaan, video, dan pengalaman tenaga pendidik.

Dalam proses belajar mengajar, widyaiswara dituntut untuk memiliki kemampuan mengajar :

• Pengetahuan bahasa sebagai alat komunikasi yang utama.
• Pengetahuan budaya mencakup nilai, norma, adat istiadat, kebiasaan.
• Pengetahuan sejarah/asal usul daerah tersebut yang menyangkut legenda maupun kepercayaan.

Pembekalan bagi TNI dalam melaksanakan OMSP tidak hanya membutuhkan keterampilan dan keahlian tetapi juga membutuhkan ketiga pengetahuan tersebut di atas dimana mereka akan ditempatkan. Dengan demikian mereka diharapkan dapat menyelesaikan tugasnya dengan optimal.

Daftar Pustaka

Buku Putih Pertahanan Negara : “Mempertahankan Tanah air Memasuki Abad 21, Indonesia” Dephan, 2003, Jakarta.

Juwono Sudarsono, “Mengembangkan Pertahanan Nir-militer Indonesia”, Ceramah Menhan RI pada Peserta Training of Trainer (TOT) anggota Badiklat Dephan, 30 September 2005, Jakarta.

Koentjaraninggrat, Sejarah Teori Antropologi II, cetakan pertama, UI-Press, Jakarta, 1990.

Marsekal Muda TNI Pieter L.D. Wattimena, S.IP., Pointer Ceramah Dirjen Ranahan pada Peserta Training of Trainer : “Minimum Essential Force (MEF), 27 September 2005, Jakarta.

Maas D.P., Buku Materi Pokok : Antropologi Budaya, Depdikbud, UT, Jakarta 1985.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/01/M/VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dephan.

Studi Pertahanan Nomor : 1 “Monographe : Pokok-Pokok Pikiran tentang Hankamneg”, Badiklat Dephan, Agustus 2005, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Biro Hukum Setjen Dephan, 2002, Jakarta.

Sumber: Drs. R. Okta Kurniawan, MM. pada Majalah WIRA Media Informasi Dephan Vol. 19 No. 3 September – Oktober 2007

Filed under: Article, Indonésie, Pertahanan, Politik, Badiklat Dephan, dephan, Informasi, NKRI, Opini, Pertahanan, PNS, Politik, TNI