Tantangan Integrasi Nasional

Bangsa Indonesia sebetulnya dapat belajar dari pengalaman negara-negara lain dan dari negara kita sendiri tentang akibat menguatnya primordialisme, sehingga keberadaan dan penguatan lembaga-lembaga integrative seperti sistem pendidikan nasional, birokrasi sipil dan militer, partai-partai politik (ideology nasionalisme yang dapat menjembatani perbedaan etnik yang tajam, Sedangkan partai etnik tidak berhasil) harus tetap dilaksanakan dengan mengngat bahwa hal ini adalah sebagai konsekuensi dari masyarakat kita yang majemuk.

Perlunya lembaga-lembaga pemersatu melalui state building dilandasi oleh pemikiran seorang ilmuwan Benedict Anderson, yang menganggap nasionalisme sebagai ideologi yang membentuk suatu masyarakat imajiner (imagined communities). Dalam masyarakat imajiner menjadi masyarakat riil juga membuktikan kebenaran teori Geertz tentang perlunya lembaga-lembaga pemersatu, sehingga ketika pencetus ideology nasionalisme para founding father sudah meninggal, negara bangsa masih tetap bertahan dan tidak terjadi disintegrasi. Uraian secara singkat tentang lembaga pemersatu yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut :

a. Birokrasi sipil dan militer

Lembaga integrative yang paling dominant dan paling penting yang mutlak diperlukan adalah kekuatan militer (TNI), yang jika diperlukan dapat memakai penguasaan dan monopolinya atas alat-alat kekerasan (alat peralatan perang – alat utama sistem persenjataan) untuk mempertahankan dan bahkan untuk membangun negara bangsa. Dalam kerangka pemikiran tradisional bahkan gejala universal kaum militer di dunia, peranan militer sebagai benteng terakhir (mean of the last resort) mempertahankan kebutuhan negara bangsa. Hal ini dapat dilihat sikap keras dari militer terhadap gerakan-gerakan separatis maupun kedaerahan (primodialisme), sebagai contoh kudeta militer di Pakistan di bawah Jenderal Musharaf, kepulauan Fiji, Rusia di bwah Presiden Vladimir Putin menghadapi separatis Chechnya, dan Srilanka menghadapi gerilyawan etnik Tamil serta TNI dan Polri menghadapi gerakan-gerakan separatis maupun kedaerahan di Indonesia mulai dari RMS tahun 1950, sampai masalah GAM di Aceh dan Papua Merdeka di Papua.

Dalam suasana demokratisasi, pengunaan kekuatan militer terhadap gerakan separatis dapat menimbulkan ambivalensi karena pada proses demokrasi, kegiatan separatisme yang dilakukan tanpa kekerasan adalah sesuatu yang legal. Contoh nyata adalah kasus Quebec di Kanada yang sudah dua kali melakukan referendum untuk memisahkan diri tetapi tidak berhasil. Referendum yang berhasil terjadi di Indonesia, yakni jajak pendapat di Timor Timur tahun 1999 yang dimenangkan oleh kelompok pro kemerdekaan. Jajak pendapat di Timor Tiimur sebetulnya bukan yang pertama kali untuk Indonesia, karena kita pernah menyelenggarakan Act of free choice (penentuan pendapat rakyat – perpera) di Irian jaya tahun 1969 bersama PBB, yang berhasil mendapat dukungan untuk bersatu dengan Indonesia. Contoh Jajak pendapat serupa terjadi di Sabah dan Serawak tahun 1963 yang setuju bergabung dengan semenanjung Malaya untuk membentuk negara Malaysia.

Selain birokrasi militer, proses state building juga mencakup birokrasi sipil yang mempunyai tugas utama menarik pajak dan menyediakan bahan Pokok khususnya bahan Makanan (aparatur pajak sebagai bentuk yang paling tradisional dari demokrasi). Penyediaan bahan Makanan harus tersedia dengan cukup untuk mencegah terjadinya “huruhara kelaparan pangan” atau food riots, yang dalam sejarah dapat di contohkan dengan revolusi Prancis tahun 1789 dan revolusi Rusia tahun 1917. Indonesia juga pernah mengalami food riots yang menyebabkan runtuhnya pemerintahan orde baru tahun 1998 akibat krisis moneter Sejak tahun 1997. Krisis pangan dan moneter juga meruntuhkan pemerintahan di Muangthai dan Korea Selatan, Sedangkan yang selamat hanya Malaysia di bawah PM Mahathir Mohammad.

Birokrasi militer dan sipil di Indonesia sudah berkembang pesat dan mengalami kemajuan baik dari segi jumlah, kualitas, jenjang pangkat maupun penempatan jabatan eselon Pimpinan serta sumber etnik rekrutmen. Dari segi etnik, baik TNI maupun Polri dan PNS baik Pusat maupun daerah sudah meliputi semua etnik group yang ada, sehingga melambangkan Bhineka Tunggal Ika.

b. Partai Politik.

Lembaga partai politik di Indonesia merupakan perwujudan dari ideology nasionalisme yang paling berhasil. Ideologi nasionalisme yang dibawakan oleh Partai Politik di Indonesia cukup berhasil, partai politik yang berideologi nasionalisme dapat menjembatani perbedaan etnik yang tajam, ini dapat dibuktikan oleh sejarah bahwa partai politik yang berazaskan etnik boleh dikatakan kurang berhasil bahkan gagal total. sebagai contoh pada Pemilu 1999 Partai Tionghoa Indonesia gagal dibandingkan partai Bhineka Tunggal Ika yang keduanya berorientasi etnik Tionghoa, dimana partai Bhineka Tunggal Ika yang majemuk berhasil memperoleh satu kursi di DPR. Sedangkan pada Pemilu tahun 1955 yang agak berhasil hanya Partai Persatuan Dayak di Kalimantan Barat Sedangkan Partai etnik lainnya di Jawa Barat gagal memperoleh kursi di DPRD maupun DPR.

Dalam sejarahnya Partai Politik merupakan alat mobilisasi vertical yang lebih cepat dibandingkan dengan birokrasi nasional baik birokrasi sipil maupun militer. Dengan sistem Pemilu di Indonesia sekarang merupakan gabungan dari sistem distrik dan sistem proposional, sehingga perwakilan daerah dan etnik terwakili. Maka partai politik mampu menjadi alat integrasi bangsa untuk menekan perlawanan etnik yang minoritas. Kita juga dapat memetik pelajaran dan pengalaman kisah sukses PAP di Singapura menunjukkan keberhasilan kebijakan rekrutmen dari Lee Kuan Yew dalam mengakomodir ketiga etnik yang ada di luar etnik mayoritas Tionghoa yakni etnik Melayu, India dan Indo (Eurasian). Bagaimana dengan Pemilu 2009 nanti ?

c. Sistem Pendidikan Nasional

Sistem pendidikan nasional menjadi alat integrasi nasional terutama karena sifatnya yang menciptakan elite nasional yang kohesif. Pendidikan nasional mulai dari SD sampai Perguruan Tinggi, menjadi alat pemersatu baik melalui kurikulum nasiional, bahasa pengantar maupun sistem rekrutmen siswa, mahasiswa maupun tenaga pengajar yang bersifat nasional. Dalam suasana otonomi daerah sekarang ini diusahakan adanya ujian lokal tetapi yang berstandar nasional, demikian juga walaupun ada ide untuk menambah muatan kurikulum lokal/kedaerahan, namun tetap kurikulum inti mengajarkan ilmu sosial dan humaniora yang bersifat integratif dan nasional.

Sifat integratif lainnya adalah pemakaian bahasa pengantar yakni bahasa Indonesia sebaga bahasa nasional disamping penggunaan bahasa lokal/daerah yang diberlakukan untuk pendidikan tingkat SD/SLTP. Cara ini akan memudahkan integrasi ke dalam sistem nasional dan sosialisasi yang sama untuk seluruh warga negara.

Sedangkan alat integrasi yang lain adalah rekrutmen siswa, mahasiswa dan tenaga pengajar yang bersifat nasional dan multi etnik, sehingga terjadi proses komunikasi, sosialisasi, asimilasi dan kulturasi dari berbagai etnik di kalangan siswa, mahasiswa dan tenaga pengajar. Adanya perguruan tinggi pada tahun 1920 di Jakarta dan di berbagai kota besar maupun di setiap ibukota propinsi dan dianggap sebagai embrio terbentuknya komunitas nasional yang bersifat multi etnik, berbicara dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan berkeinginan terbentuknya negara Indonesia.

d. Kemajuan Komunikasi dan Transportasi.

Peranan media masa nasional seperti koran, majalah, TVRI, RRI cukup penting di Indonesia sebagai alat integrasi nasional. Banyak koran maupun media masa lainnya yang terbit di Jakarta tetapi penyebarannya menjangkau sampai ke seluruh kabupaten-kabupaten, begitu juga koran lokal yang mampu menembus pasar ke daerah lainnya. Alat komunikasi lainnya adalah telepon, yang mengalami perkembangan pesat sejak pemerintahan orde baru sampai sekarang, seiring dengan modernisasi telekomunikasi yang dipelopori oleh Telkom dan Indosat. Sifat integratif dari telepon ini dibuktikan dengan banyaknya percakapan interlokal antar kota yang mencakup rata-rata 30 % dari biaya langganan telepon perbulan.

Perkembangan yang cepat dalam bidang transportasi mengakibatkan terjadinya mobilitas geografis penduduk dapat lebih cepat, aman, nyaman, dan murah. Bentuk mobilitas penduduk dapat transmigrasi, migrasi maupun turisme baik antar daerah, nasional, regional bahkan global. Meningkatnya kegiatan mobilitas penduduk dan turisme nasional maupun lokal membawa dampak memperkuat rasa kesatuan dan kebangsaan.

*) Drs. R. Okta Kurniawan, M.M.

Analisis Pertahanan Negara Ahli Madya

Filed under: Article, IBSN, KORPRI, Pertahanan, bela negara, DPR, IBSN, integrasi, KORPRI, MPR, nasional, NKRI, Opini, Pemerintah, Pertahanan, PNS, Politik, Polri, tantangan, TNI