Demokrasi : Pentingnya Komunikasi Politik

 

Bangsa kita belum terlalu mendapat perhatian dalam percaturan politik dunia, bahkan di dalam negeri pun masih terjadi pertikaian kepentingan politik sehingga stabilitas yang mantap belum tercipta. Dengan perubahan Sistem Politik Nasional melalui amandemen UUD 1945 membawa Politik NKRI ke arah yang lebih demokrasi. Masalah yang timbul dengan adanya rumor pada Pemilu 2004 tentang banyaknya peserta memilih Golput adalah bagaimana mengupayakan optimalisasi kehidupan demokrasi di NKRI. 

 

Pemilihan Umum yang akan kita hadapi di tahun 2004 sangat menentukan kehidupan politik di NKRI. Banyak munculnya kelompok-kelompok masyarakat (kelompok kepentingan) khususnya Partai Politik (Parpol) menjelang Pemilu membuat kita bertanya-tanya apakah munculnya kelompok tersebut dapat mencapai stabilitas politik karena stabilitas merupakan suatu dimensi utama dalam analisis terhadap sistem politik.. Pemungutan suara merupakan tindakan yang tak punya makna jika tanpa pilihan karena Hasil akhirnya adalah seleksi pejabat-pejabat yang bertindak atas nama rakyat. Oleh karena itu menarik simpati para pemilih akan menjadi agenda kegiatan kelompok-kelompok tersebut yang « bertarung » dalam Pemilu 2004.

Partai Politik merupakan mekanisme kepentingan dalam masyarakat karena melalui kelompok semacam inilah masyarakat dapat menyampaikan gagasan, kebutuhan serta pandangan mereka kepada para pejabat. Warga biasanya dapat menemukan sebuah kelompok kepentingan yang memusatkan perhatian pada kepedulian mereka, bahkan yang sifatnya sangat khusus sekalipun. Berdasarkan survei Frontier Marketing dan Research Consultant di lima kota besar (Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan Medan) di Indonesia tentang partai politik dan calon presiden Indonesia pada Pemilu 2004, partai yang akan dipilih oleh 2500 responden adalah :

 

Partai	%
PDIP	21,30 %
PAN	19,60 %
PPP	13,40 %
Golkar	11,00 %
PKB	9,60 %
PBB	7,20 %
PK (Partai Keadilan)	6,40 %
Golput	4,20 %
PPP Reformasi	1,70 %

 

Sedangkan pada halaman 3 di Harian Rakyat Merdeka, tanggal 15 Oktober 2003 memuat hasil Simulasi Pemilu 2004, dilaksanakan oleh Central for Electoral Reform (CETRO) di 9 (sembilan) kota (Medan, Palembang, Pontianak, Banjarmasin, Jakarta, Bandung, Solo, Malang dan Makasar), bahwa masih terdapat kesalahan atau suara tidak sah akibat salah coblos untuk pemilihan DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebesar 33,1 %. Dan paling tinggi tingkat kesalahan ternyata di Jakarta sebesar 54, 68 %. Adanya Golput (baik disengaja atau tidak) akan mendorong masyarakat untuk memberikan suaranya harus menjadi prioritas. Pemungutan suara yang diikuti oleh pemilih dalam jumlah sedikit harus menjadi kekhawatiran, atau malah tanda bahaya. Pemilihan seperti itu bukan hanya menghasilkan pejabat-pejabat tanpa dukungan mayoritas warga yang berhak memilih, melainkan juga memperbesar pengaruh dari Parpol yang punya motif kuat dan punya organisasi bagus.

Permasalahan yang timbul apakah Parpol (wakil-wakil rakyat) terpilih akan sungguh-sungguh mewakili seluruh rakyat karena mereka menjadi instrumen untuk penyerahan kekuasaan dan legitimasi. Bila tidak, dapat menimbulkan keraguan pada kemenangan wakil-wakil rakyat yang menduduki jabatan baik di lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif dan akan mengurangi kecakapannya dalam memerintah walaupun mereka cukup berkualitas dan mempunyai integritas, netral serta cerdas. Banyak parpol (66 parpol terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM) dan politikus.yang dianggap oleh masyarakat mengalami kekurangan skill. Ini terbukti dari 2500 responden, ada yang memilih Golput dan ini menandakan bahwa mereka tidak percaya akan kepemimpinan dari parpol yang ada saat ini. Hal ini terjadi karena proses demokrasi dimana pemerintahan demokratis memberikan kesempatan untuk menggunakan kebebasan dalam menentukan nasibnya sendiri dengan tanggung jawab moral, tentunya.

Sebagus apapun sebuah pemerintahan dirancang, tak dapat dianggap demokratis kecuali para pejabat dipilih secara bebas dengan cara terbuka dan jujur untuk semuanya. Mengingat pemungutan suara dalam skala besar selalu menjadi subjek kesalahan-kesalahan dan kecurangan. Tindakan berjaga-jaga harus diambil untuk menghindari hal-hal yang merugikan sehingga jika ada masalah, rakyat akan memahami bahwa hasilnya dan dapat diterima sebagai ikatan bersama.

Untuk meyakinkan masyarakat, wakil-wakil rakyat harus memiliki dan menguasai kemampuan berkomunikasi politik. Dalam pelaksanaannya kepemimpinan yang memiliki kemampuan komunikasi politik akan memantapkan kehidupan konstitusional, mekanisme kepemimpinan nasional, dan berfungsinya (saling berhubungan) antar lembaga tinggi negara karena komunikasi politik berurusan dengan interaksi manusia dan institusi politik. Oleh karena itu, mereka harus memperhatikan komponen komunikasi politik walaupun dalam menjalankan demokrasi di negara manapun selalu mengalami/menghadapi masalah pro dan kontra (konflik).

Untuk meminimalisasi konflik, berdasarkan analisa sistem, komponen komunikasi politik yang diperhatikan adalah :

 

1.            Warga negara  sebagai objek kontrol. Kewenangan tertinggi berada di tangan rakyat karena rakyat memiliki pemerintahan, namun di bawah demokrasi yang menganut sistem perwakilan dan mendelegasikan kekuasaan menjalankan pemerintahan kepada lembaga legislatif dan eksekutif. Pendelegasian kekuasaan ini tidak berarti melemahkan atau mengurangi hak dan tanggung jawab rakyat. Positif negatifnya sebuah kebijakan/keputusan yang dikeluarkan oleh wakil-wakil rakyat dan proses pelaksanaannya dapat terlihat dari reaksi masyarakat seperti demonstrasi yang merupakan indikator baik buruknya pelaksanaan kepemerintahan. Ciri khas masyarakat demokratis adalah adanya ruang bagi warga yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan latar belakang budaya untuk menciptakan sumber daya politik alternatif yang dapat mereka mobilisir saat mereka meyakini bahwa pejabat di pihak swasta maupun pemerintah ternyata melanggar kepentingan mereka.

 

2.            Kelompok-kelompok kepentingan (Parpol, LSM, dsb) dan Media Massa yang mempunyai mekanisme kontrol di masyarakat karena melalui kelompok-kelompok inilah mereka menyapaikan gagasan, kebutuhan serta pandangan mereka kepada para pejabat terpilih. Masyarakat berkembang makin kompleks dan peran pemerintah makin membesar serta makin banyak masalah yang perlu disuarakan oleh mereka agar didengar dalam masalah-masalah spesifik maka terbentuklah kelompok-kelompok lobi, kelompok penyokong kepentingan publik dan swasta serta lembaga swadaya masyarakat yang terorganisir memainkan peran mendasar dengan tujuan membantu mendidik publik dan pembuat Undang-Undang agar dapat memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki seperti suara, kebebasan berbicara, perserikatan serta proses hukum secara lebih efektif.

                Terkait erat dengan hak publik untuk tahu melalui media yang bebas dan dapat menginvestigasi jalannya pemerintahan dan melaporkannya melalui media cetak/elektronik tanpa takut adanya penuntutan sehingga masyarakat bertindak berdasarkan pengetahuan tersebut. Dalam demokrasi, rakyat bergantung pada pers sebagai sarana kontrol yang baik bagi penguasa dan pejabat publik lainnya dalam memberantas korupsi, memaparkan kesalahan penerapan hukum atau ketidakefesienan serta ketidakefektifan kerja sebuah lembaga pemerintah. Tak ada negara yang bebas tanpa adanya pers bebas dan suatu pertanda kediktatoran adalah pembungkaman media.

 

3.            Pemerintah yang mempunyai struktur organisasi, kekuasaan, kerja sama dalam pemerintahan, dan hasil yang dikeluarkan. Masyarakat yang sejahtera dan demokratis itu tergambar dari efektifitas, efisiensi dan transparansi suatu pemerintahan. Hal tersebut dapat tercapai bila tiap lembaga pemerintahan tidak hanya menjalankan fungsi utamanya tetapi juga fungsi-fungsi lainnya yang merupakan bagian dari lembaga lain untuk membuat suatu keputusan atau kebijaksanaan. Walaupun masing-masing lembaga pemerintahan memiliki visi dan misi yang berbeda (sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi tersebut dibentuk), antar lembaga harus saling monitoring, evaluasi, supervisi dan fasilitasi agar dapat mengembangkan kapasitasnya dalam melaksanakan otonominya secara efektif, efisien dan akuntable sehingga diharapkan dapat memperbaiki kualitas pelayanan yang membuat sektor publik lebih tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan dan prioritas-prioritas masyarakat serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan proses pengawasannya. 

 

Dengan ketiga komponen komunikasi politik, diharapkan dapat memenuhi tuntutan kehidupan politik di negara tercinta ini, lebih demokrasi karena konsep komunikasi politik adalah konsepsi pembangunan politik dengan tujuan mencapai stabilitas politik.

 

 

 

Source : Drs. R. Okta Kurniawan, MM., Warta Dephan RI Vol. 15 No. 4 edisi November – Desember 2003.

 

Filed under: Article, Opini, Politik, Caleg, Demokrasi, election, Informasi, kader, kepemimpinan, Opini, pemilu, pemimpin